Profil Sudewo, Bupati Pati yang Bikin Geger Usai Naikkan PBB Sampai 250 Persen

JATIMTIMES - Nama Bupati Pati, Sudewo, mendadak ramai jadi sorotan setelah kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu gejolak di masyarakat. Kenaikan yang berlaku mulai 2025 ini dianggap membebani warga dan menyulut protes di berbagai platform, mulai dari media sosial, forum warga, bahkan ada rencana demonstrasi besar-besaran. 

Tak hanya menjadi perbincangan lokal, keputusan Sudewo ini viral hingga menjadi trending dalam penelusuran Google. Siapa sebenarnya Sudewo?

Baca Juga : Siapa Dharma Oratmangun, Ketua LMKN yang Sebut Putar Suara Alam Juga Kena Royalti?

Sudewo berdalih bahwa langkah menaikkan PBB adalah bagian dari upaya penyesuaian tarif yang sudah tertunda selama lebih dari satu dekade. Menurutnya, selama 14 tahun terakhir, tarif PBB di Kabupaten Pati tidak pernah mengalami kenaikan yang signifikan.

Ia membandingkan, pendapatan dari PBB di Pati saat ini hanya sekitar Rp 29 miliar, tertinggal jauh dibanding kabupaten tetangga seperti Jepara (Rp 75 miliar) dan Rembang (Rp 50 miliar). Dari sisi ini, dia menganggap Pati perlu melakukan penyesuaian agar bisa mengejar ketertinggalan pendapatan daerah.

“Dana dari PBB ini akan digunakan untuk pembangunan jalan, penanggulangan banjir, dan perbaikan RSUD RAA Soewondo,” kata Sudewo. 

Namun, penjelasan tersebut belum bisa menenangkan warga. Di lapangan, banyak masyarakat mengeluhkan tagihan PBB yang melonjak hingga lebih dari 250 persen. Di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi, beban pajak ini dinilai tidak manusiawi.

Lebih parahnya, sebagian warga mengklaim bahwa pernyataan Sudewo soal PBB yang tidak naik selama 14 tahun adalah tidak benar. Beberapa warga menyebut tarif sempat naik pada tahun 2022, dengan bukti tagihan yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Kenaikan ini resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meski telah disahkan oleh DPRD, proses sosialisasinya dinilai minim. Banyak warga merasa tidak diberi informasi yang cukup soal perubahan kebijakan ini.

Kemarahan publik semakin memuncak saat video pernyataan Sudewo viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, dia mengatakan tidak gentar meski ada 50 ribu orang yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Pernyataan itu justru mendorong protes dari warga. Sejumlah posko pengaduan mulai dibuka, dan aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025. Sudewo pun akhirnya mengoreksi target penerimaan PBB yang semula Rp 73 miliar menjadi Rp 65 miliar, serta menyebut bahwa kenaikan tarif sebenarnya tidak sampai 200 persen.

Baca Juga : Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Persilakan Warga Ajukan Bantuan, Berikut Indikator Rumah Tak Layak Huni

Meski begitu, penjelasan ini masih belum cukup meredakan kemarahan publik. Banyak warga tetap meminta agar kenaikan tarif ditinjau ulang dan diberlakukan secara bertahap.

Profil Singkat Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil. Gelar sarjana diperolehnya dari Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1993, dan melanjutkan pendidikan S2 di bidang teknik di Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 2001.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sudewo meniti karier di sektor konstruksi dan pemerintahan. Ia juga sempat menjadi wiraswasta. Karier politiknya dimulai dari parlemen. Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013 dan kembali terpilih pada periode 2019-2024.

Di DPR, Sudewo duduk di Komisi X dan Komisi V, yang membidangi pendidikan dan infrastruktur. Posisi ini membuatnya dikenal sebagai sosok yang paham seluk-beluk pembangunan dan kebijakan publik.

Pada Pilkada Pati, Sudewo berhasil mengalahkan petahana dan memenangkan suara sebanyak 53,53 persen. Ia juga mematahkan "mitos politik" bahwa pemimpin Pati harus berasal dari wilayah utara Sungai Juwana.

Sudewo dikenal sebagai figur pemimpin yang tegas dan ambisius, namun langkah-langkahnya sering menuai kontroversi. Selain kenaikan PBB, beberapa kebijakannya sejak menjabat juga disebut kontroversial oleh sejumlah kalangan.