UIN Maliki Malang Petakan Ulang Kompetensi PPPK, Buka Jalan Alih Peran yang Lebih Profesional

JATIMTIMES - Transformasi birokrasi di lingkungan perguruan tinggi tak selalu dimulai dari rekrutmen besar-besaran. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, perubahan justru dirancang dari dalam, dengan membaca ulang potensi sumber daya manusia yang selama ini telah menjadi bagian dari denyut kampus. 

Salah satu langkah konkret itu kini diwujudkan melalui asesmen kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu belum lama ini.

Baca Juga : Gojek Eror Lebih dari 1 Jam, Ini Cara Mengatasinya

Kampus berjuluk Ulul Albab ini tengah mematangkan pelaksanaan asesmen kompetensi yang akan menjadi fondasi penataan ulang penempatan pegawai. Koordinasi akhir persiapan asesmen digelar pada belum lama ini melibatkan Fakultas Psikologi sebagai mitra akademik sekaligus pelaksana uji kompetensi.

Asesmen ini dirancang untuk memetakan kemampuan riil pegawai secara objektif. Bukan sekadar administrasi rutin, tetapi proses evaluasi yang bertujuan memastikan setiap individu berada pada posisi kerja yang selaras dengan kapasitas, potensi, dan kesiapan mereka. Dengan kata lain, kampus ingin memastikan tidak ada lagi “orang hebat di kursi yang salah”.

Koordinator OKH (Organisasi Kepegawaian dan Hukum) UIN Maliki Malang, Hj. Umihanik, SE., MM, menegaskan bahwa asesmen kompetensi menjadi instrumen penting dalam kebijakan pengembangan SDM kampus. Ia menekankan bahwa proses ini tidak boleh dipahami sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai langkah strategis jangka panjang.

“Setiap peserta akan melalui tahapan tes yang dirancang untuk membaca kemampuan dasar hingga potensi kerja ke depan. Mulai dari penguasaan komputer sampai psikotes yang mengukur kepribadian, cara berpikir, dan kecocokan kerja,” jelas Umihanik.

Untuk aspek teknologi informasi, pelaksanaan tes akan dipusatkan di Laboratorium Komputer Fakultas Sains dan Teknologi. Peserta tidak hanya diuji secara teoritis, tetapi juga melalui penugasan praktik yang mensimulasikan pekerjaan pengadministrasian. Pendekatan ini dipilih agar hasil asesmen benar-benar mencerminkan kemampuan kerja sehari-hari, bukan sekadar nilai di atas kertas.

Program asesmen ini secara khusus menyasar pegawai PPPK paruh waktu yang sebelumnya bertugas sebagai tenaga kebersihan dan satuan pengamanan. Melalui pemetaan kompetensi, mereka diproyeksikan untuk mengisi posisi tenaga administrasi di berbagai unit kerja, tentu dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang objektif dan terukur.

Baca Juga : Dispusip Surabaya Gali Sejarah Ludruk Bersama Cak Kartolo untuk Program Literasi Anak

Menurut Umihanik, hasil asesmen nantinya akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pimpinan dalam mengambil keputusan penempatan pegawai. “Setidaknya, pimpinan memiliki dasar yang kuat dan data yang jelas saat menempatkan SDM yang ada. Ini soal profesionalisme dan keadilan,” tegasnya.

Lebih jauh, asesmen ini juga dipandang sebagai bentuk keberpihakan institusi terhadap pengembangan karier pegawai. Alih peran yang dirancang bukan sekadar perpindahan tugas, tetapi peluang peningkatan kapasitas dan jenjang kerja yang lebih relevan dengan kemampuan individu.

Dengan waktu persiapan yang relatif singkat namun terukur, pihak kampus berharap pelaksanaan asesmen dapat berjalan lancar dan menghasilkan data kompetensi yang akurat. Target akhirnya sederhana namun krusial: menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, layanan kampus yang lebih optimal, serta SDM yang tumbuh bersama institusi.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa penguatan kualitas layanan pendidikan tidak hanya bertumpu pada mahasiswa dan dosen, tetapi juga pada tata kelola pegawai yang tepat guna. Ketika orang yang tepat duduk di posisi yang pas, roda organisasi berputar lebih stabil. Kampus diuntungkan, pegawai pun mendapat ruang berkembang, sebuah investasi sunyi dengan dampak jangka panjang.