Presiden Joko Widodo (Foto: CNBC Indonesia)
Presiden Joko Widodo (Foto: CNBC Indonesia)

Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet hingga kini masih menjadi perbincangan panas.  

Ancaman tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan sidang kabinet pada Sabtu (18/6/2020) lalu.

Baca Juga : Dukungan untuk Henry-Yasin kian Kuat, PKB Gelar Konsolidasi Jelang Pilwali Blitar

Hal itu dilakukan Jokowi lantaran ia menilai kinerja kabinet di masa pandemi Covid-19 ini kurang maksimal.  

Terkait hal ini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut angkat bicara.  

Mardani Ali bahkan memberikan waktu satu minggu kepada Jokowi jika ingin melakukan reshuffle.  

Namun apabila dalam satu minggu itu tidak terlaksana, Mardani melabeli pernyataan Jokowi sebagai omongan doang alias omdo.  

"Nggak mau suudzon, kalau seminggu nggak ada kabar (berarti) omdo," ujar Mardani.  

Lebih lanjut, Mardani menyebutkan jika kemarahan Jokowi bisa dilihat dari berbagai sudut panjang, seperti aktor, sistem dan kultur.  

Menurutnya, hal tersebut terkait dengan terlalu banyaknya kementerian/ lembaga yang saat ini diketahui berjumlah 34.  

Padahal diketahui sebelumnya, Mardani sempat mengusulkan perampingan kementerian/lembaga.  

Baca Juga : Masih Berstatus ASN, Umar Usman Janji Patuhi Aturan Pilkada

Dilihat dari sudut pandang aktor, Mardani menilai yang membuat marah Jokowi sebenarnya adalah perbuatan dari sang presiden sendiri.  

Sedangkan dari sudut pandang sistem, Mardani menilai tak ada keselarasan antara pemerintahan pusat dan daerah.  

Sementara dari sudut pandang kubur, Mardani mengatakan seharusnya ada prioritas anggaran yang lebih menyasar ke UMKM dan masyarakat miskin.

Namun, siapa sangka Mardani mengungkap fakta lain jika ia mendapat informasi kalau Jokowi susah untuk ditemui oleh menteri.  

Hal itu lantas dirasa sangat menyulitkan para menteri untuk bekerja.