Kritik soal Bansos Tunai di Tengah PPKM Darurat, Dinilai Bisa Jadi Celah Korupsi | Pacitan TIMES

Kritik soal Bansos Tunai di Tengah PPKM Darurat, Dinilai Bisa Jadi Celah Korupsi

Jul 07, 2021 15:41
Ilustrasi (Foto: Pikiran Rakyat)
Ilustrasi (Foto: Pikiran Rakyat)

INDONESIATIMES - Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat di tengah PPKM Darurat Covid-19. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan, salah satu bansos yang akan disalurkan ialah bantuan sosial tunai (BST). 

"BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni setelah berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/7/2021) lalu. 

Baca Juga : Pertama di Indonesia, Kabupaten Blitar Launching Ambulance Adminduk, Siap Datangi Rumah-rumah Warga

Setiap warga nantinya akan menerima BST senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan, BST untuk bulan Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus. 

Sayangnya, BST ini justru mendapat kritikan dari beberapa pihak. Salah satu kritikan datang dari Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf.

Bukhori mengaku jika pihak Komisi VIII DPR tidak pernah diajak bicara soal pemberian bantuan sosial terkait PPKM Darurat. Kemensos pun dinilai telah melampaui kewenangan terkait pemberian rencana BST tersebut.

"Selaku Komisi 8 belum pernah diajak bicara terkait bantuan tunai yang sedianya sudah selesai pada bulan Juni ini, dalam wacana yang lama kata Menteri (Mensos Tri Rismaharini) mau dihentikan, meski kita dorong tetap ada, namun jika harus ada tentu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu," ujar Bukhori.

Bukhori lantas menjelaskan jika pihaknya perlu diajak bicara karena akan ada realokasi anggaran jika BST itu dicairkan untuk masyarakat. Lebih lanjut, ia mengatakan jika benar akan ada bansos berupa BST yang dibagikan berdasarkan refocusing atau realokasi, maka Mensos melampaui kewenangannya.

Bukhori sepakat jika bantuan untuk masyarakat memang penting. Ia juga tidak mempermasalahkan terkait besaran BST yang direncanakan senilai Rp 300 ribu. 

Namun, menurut Bukhori itu semua harus sesuai dengan mekanisme UU. Di sisi lain, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Andre Dedy Nainggolan menyebut jika bansos dalam bentuk uang tunai tidak menjamin aman dari tindak korupsi. 

Meski ia menyebut celah korupsi lebih sedikit, terdapat persoalan data keluarga penerima bantuan. Persoalan data itu pernah diungkap ke publik pada Mei lalu oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. 

Risma menyebut ada 21 juta data ganda penerima bansos yang kemudian ia 'tidurkan'. 
"Permasalahannya adalah kepada data yang dimiliki, data keluarga penerima, apakah itu benar-benar termutakhir?" ujar Nainggo dalam diskusi virtual PPKM Darurat Jangan Ada Babak baru Korupsi Bansos yang disiarkan secara live di kanal Youtube Sahabat Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Selasa (6/7/2021). 

Selain persoalan data, kata dia, kemudian bagaimana mekanisme keluarga atau kelompok penerima dalam mengakses bantuan itu. Bansos dalam bentuk uang tunai bisa saja disalurkan melalui rekening penerima. 

Cara lainnya yakni bisa dibagikan melalui tangan Ketua RT, RW, dan kepala desa jika beberapa keluarga penerima tidak memiliki rekening. Nainggo lantas mengaku tidak mengetahui cara yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

Kendati demikian, ia menilai terdapat potensi petugas yang mendistribusikan Bansos itu tidak memberikan bantuan dalam jumlah utuh. 

"Itu (distribusi tidak langsung ke rekening penerima) juga menjadi potensi ketika pihak-pihak yang bertugas mendistribusikan tidak mendistribusikan 100 persen, dia ngutip juga," ujar mantan Kasatgas Penyidik kasus korupsi Bansos itu. 

Baca Juga : Langgar Aturan PPKM Darurat, 10 Tempat Usaha di Kota Malang Terancam Ditutup

Pada akhirnya, lanjut Nainggo, distribusi ini bergantung pada integritas pejabat yang menjalankan program-program bansos tersebut. Selain itu, adalah adanya pengawasan dari beberapa lembaga pengawas, termasuk masyarakat. 

Sementara, menurutnya, banyak masyarakat kurang mampu yang lugu. Mereka tidak mempersoalkan apakah bantuan yang diterima 100 persen atau tidak. 

Tidak jarang mereka tidak sadar bahwa bantuan yang mereka terima itu dipotong. 

"Nggak 100 persen nggak apa apa yang penting bisa saya gunakan untuk menjalani kehidupan. Begitu polosnya masyarakat, terutama yang kalangan miskin ini," jelas Nainggo.

Sementara, peneliti ICW, Almas Sjafrina mengatakan, berkaca dari kasus korupsi bansos sebelumnya. Almas mengaku pihaknya sangat khawatir jika dana penanganan Covid-19 kembali dikorupsi. 

Bahkan, beberapa minggu lalu, ICW merilis terdapat 107 kasus korupsi bansos yang tersebar di 27 daerah. Ia mengungkap dana Covid-19 memang rawan diselewengkan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan. 

Sebab, pengadaan itu dilakukan dalam kondisi darurat sehingga sangat rentan penyedia barang ditentukan hanya dengan ditunjuk. 

"Bukan didasarkan pada pengalaman atau misalnya penyedia yang terdaftar di e-katalog melainkan berdasarkan hal-hal yang berbau nepotisme karena ada suap, karena ada kedekatan, fee," ujar Alman.

Alman juga menyebut jika hal ini bisa menjadi peluang korupsi kecil (petty corruption). Seperti pungutan liar (pungli) di tingkat bawah. 

"Korupsi kecil-kecilan atau petty corruption sangat mungkin terjadi di daerah. PST itu secara regulasi memang disalurkan melalui kantor pos. Tapi, untuk daerah terpencil masih disalurkan melalui kepala desa atau lurah," tuturnya.

Topik
bantuan sosial ppkm darurat Korupsi Bansos kritik bansos Bantuan Langsung Tunai

Berita Lainnya