JATIMTIMES - Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal gerakan korve serentak di seluruh daerah langsung disambut tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Namun, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, Malang sejatinya sudah bergerak lebih dulu sebelum komando itu digaungkan dari pusat.
“Sebetulnya sebelum Pak Prabowo menginstruksikan korve, kami sudah melaksanakan. Kami kerja bakti massal. Semua RT-RW juga kerja bakti,” tegas Wahyu.
Baca Juga : Pemkot Blitar Lindungi 1.503 Guru Ngaji dan Guru Minggu lewat BPJS Ketenagakerjaan
Langkah itu, menurutnya, bukan sekadar simbolik. Hasilnya pun terasa. Saat cuaca ekstrem melanda, aliran air tetap lancar dan Kota Malang relatif aman dari banjir besar seperti yang sempat viral di akhir 2025 lalu.
“Ketika ada cuaca ekstrem, aliran air bisa lancar. Tidak ada banjir dan lain-lain,” imbuhnya.
Meski begitu, Wahyu memastikan instruksi Presiden tetap akan diperkuat di lapangan. Bahkan, ia menyerukan secara lugas pesan Presiden untuk menggencarkan korve.
“Perintahnya jelas. Nanti tetap akan kami lakukan dan kami akan melibatkan TNI/Polri,” ujarnya.
Tak hanya aparat, masyarakat juga akan dilibatkan secara menyeluruh. Pemkot Malang tak ingin gerakan ini berhenti sebagai agenda pemerintah semata, melainkan menjadi budaya kolektif warga.
“Saya sudah minta Plh Kepala DLH untuk segera rapat dan diskusi. Keterlibatannya bukan hanya TNI/Polri, tapi juga masyarakat,” katanya.
Menurut Wahyu, kesadaran publik menjadi kunci. Jika hanya pemerintah yang bergerak, dampaknya tidak akan maksimal. Ia menegaskan, pengalaman banjir di akhir tahun lalu menjadi pelajaran berharga.
Baca Juga : Perangi Kemiskinan Ekstrem, BP Taskin Masukkan Jember Peta Prioritas Nasional
“Dari kejadian itu, paling banyak penyebabnya sampah. Semua ada bukti videonya. Dari situ kami langsung perintahkan Ketua RT-RW, Lurah, Camat, semuanya kerja bakti massal. Sudah kami lakukan,” tegasnya.
Kini, gerakan korve akan diperluas dan diperkuat. Terutama menyasar persoalan sampah yang menjadi perhatian Presiden. Wahyu memastikan, Malang tidak menunggu surat edaran turun untuk bergerak.
“Kalau kami sebenarnya sudah rutin sejak akhir 2025 lalu. Sekarang tinggal memperluas dan melibatkan lebih banyak unsur agar lebih menyeluruh,” tandasnya.
Bagi Wahyu, instruksi Presiden bukan sekadar perintah administratif, melainkan penguat komitmen. Ia menegaskan, kesadaran warga Kota Malang sudah mulai tumbuh, karena mereka telah merasakan langsung dampak buruk sampah dan banjir.
“Sekarang sudah jadi kewajiban dan kesadaran bersama. Warga sudah merasakan dampaknya. Jadi ini bukan hanya perintah, tapi kebutuhan,” pungkasnya.
