JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027. Dalam pembahasan awal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp4,521 triliun atau meningkat sekitar Rp200 miliar dibanding target APBD 2026 yang sebesar Rp4,318 triliun.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember, Senin (27/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, sementara dari pihak eksekutif dihadiri TAPD yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Achmad Imam Fauzi.
Baca Juga : Kebakaran Landa Dua Rumah di Mimbaan Situbondo, BPBD Taksir Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, peningkatan proyeksi pendapatan daerah menjadi peluang untuk memperluas ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Angka tersebut masih berupa proyeksi sehingga akan terus kami dalami dalam pembahasan selanjutnya," ujar Halim.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah salah satunya ditopang oleh penerimaan retribusi daerah yang diproyeksikan mencapai Rp804,6 miliar serta pajak daerah sebesar Rp470,2 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp4,333 triliun, maka target 2027 mengalami kenaikan sekitar Rp187,5 miliar.
Halim menegaskan, arah kebijakan anggaran tahun depan tetap sejalan dengan visi pembangunan Bupati Jember yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.
"Fokus penganggaran tahun 2027 tetap pada program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan optimalisasi penerimaan serta pengelolaan belanja yang efektif dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Waktu yang Terus Berlari, Pengingat Keras dari Salafus Shalih agar Manusia Tak Terjebak Kelalaian
Pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri masih akan berlanjut setelah dilakukan konsultasi dengan Tim Ahli DPRD Jember. Selanjutnya, DPRD dan Pemkab Jember akan menyelaraskan berbagai program daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.
Sejumlah program strategis seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga Sekolah Rakyat menjadi contoh program yang dapat dibiayai melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya dapat saling melengkapi dengan anggaran daerah.
"Program yang belum dapat dibiayai pemerintah daerah akan disinergikan dengan pemerintah pusat, salah satunya Sekolah Rakyat," jelas Halim.
Dengan proyeksi pendapatan daerah yang menembus Rp4,52 triliun, DPRD dan Pemkab Jember optimistis pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan UMKM dapat terus dipercepat sepanjang 2027 guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
