JATIMTIMES - Jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, dengan Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing dibangun dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) bersama Vertical Rescue Indonesia (VRI) secara resmi dihibahkan kepada Pemkot Malang, Kamis (23/10/2025).
Karena itu Pemkot Malang berencana bakal memperbaiki akses menuju jembatan gantung tersebut.
Baca Juga : Jembatan Gantung Polehan-Kedungkandang Resmi Dibuka, Percepat Akses Pelajar Menuju Sekolah
Dihibahkannya jembatan gantung itu dengan penandatangan yang dilakukan Wali Kota Malang; Wahyu Hidayat di area jembatan gantung. Wahyu pun telah mempersiapkan skema pemeliharaan agar jembatan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pada saat pengecekan tiga hari lalu, saya meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) melihat kondisi di sini. Jalannya kan terlalu curam dan licin. Saya minta nanti tengahnya dibuat model tangga,” ungkap Wahyu.
Tak hanya itu saja, Pemkot Malang juga berencana memperbaiki akses jalan menuju jembatan. Hal ini dilakukan demi membuat nyaman pegguna jalan agar tidak terlalu curam.
Melihat jembatan ini dimanfaatkan mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sehingga akses jalan di kawasan tersebut akan dibuat bertangga agar tidak terlalu menukik, sehingga lebih mudah dilalui warga dari berbagai kalangan.
"Jadi nanti tidak terlalu curam. Jadi anak kecil bisa memanfaatkan dengan baik," tambah mantan Sekda Kabupaten Malang ini saat di lokasi.
Sedang jembatan gantung tersebut memiliki ketahanan konstruksi hingga 20 tahun. Meski demikian, bagian lantai terbuat dari kayu akasia diperkirakan hanya bertahan sekitar lima tahun.
Baca Juga : Cara Bangkit dari Lelah Mental: Awali Pagi dengan Pikiran Positif
Karena itu, Wahyu memastikan Pemkot Malang akan melakukan pemeliharaan secara berkala. Jika didapati kebutuhan teknis yang krusial, kegiatan pemeliharaan jembatan bisa dimasukkan ke dalam program RT Berkelas yang menggelontorkan Rp 50 juta per RT.
Ya program ini rencananya bakal berjalan pada tahun 2026 mendatang. Lewat program tersebut dinilai bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perawatan fasilitas umum di lingkungan masyarakat.
“Apabila ada hal yang krusial bisa masuk dalam program di 2026 nanti, Rp 50 juta per RT, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk itu," tutup Wahyu.
