JATIMTIMES – Rencana besar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Magetan mulai memasuki babak baru. Proyek yang berlokasi di Karangrejo ini diproyeksikan berdiri di atas lahan seluas 6 hektar. Saat ini, fokus pengerjaan fisik telah dimulai dengan proses pengurukan lahan sebagai langkah awal pembangunan sekolah Rakyat tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Magetan, Muhtar Wakid, memberikan penjelasan detail mengenai progres di lapangan. "Untuk Sekolah Rakyat di Magetan ini sebenarnya ada dua alternatif. Yang pertama, kita siapkan di Gedung Literasi sebagai sekolah rintisan. Tapi ini masih harus diperiksa dulu oleh tim PUPR dan Kementerian Sosial pusat untuk memastikan kelayakan bangunannya," ungkap Muhtar Wakid mengawali penjelasannya.
Baca Juga : Bupati Sanusi Kunjungi SMPN 1 Karangploso, Pastikan Program Sekolah Unggulan Berjalan Lancar
Sambil menunggu kepastian hasil verifikasi di Gedung Literasi, Muhtar menegaskan bahwa progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat yang bersifat permanen sudah mulai berjalan di lokasi kedua, yakni di Karangrejo.
Ia mengonfirmasi bahwa pengerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.
Dari total lahan 6 hektar yang telah ditetapkan, saat ini baru sekitar 1 hektar yang masuk dalam proses pengurukan. Muhtar Wahid menjelaskan bahwa strategi ini diambil untuk memastikan kelanjutan proyek tetap berjalan efektif di tengah penyesuaian finansial.
"Lokasi Sekolah Rakyat ini luas totalnya 6 hektar di Karangrejo. Namun, saat ini baru 1 hektar yang kita urug. Perlu diketahui, biaya untuk mengurug lahan 1 hektar itu saja menghabiskan dana hampir Rp1 miliar. Karena itu, pengerjaannya memang harus kami sesuaikan dengan dana yang ada saat ini," terang Muhtar Wakid.
Tingginya biaya tersebut disebabkan oleh kondisi topografi lahan dan standar spesifikasi material uruk yang harus mampu menopang beban bangunan sekolah rintisan yang diproyeksikan menjadi bangunan monumental di Magetan.
"Kami tidak ingin gegabah. Fokus pada 1 hektar pertama ini adalah bagian dari strategi efisiensi anggaran. Setelah dana tahap berikutnya turun, baru kita lanjutkan ke sisa lahan yang ada," tambahnya.
*Meskipun dilakukan bertahap sesuai ketersediaan anggaran, kami memastikan setiap langkahnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan" Uajrnya.
Selain progres fisik, Muhtar juga membeberkan status kelengkapan dokumen lahan. Ia menyebutkan bahwa status LP2P (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebenarnya sudah dilepaskan oleh Kementerian ATR/BPN. Saat ini, fokus beralih pada proses pelepasan LSD (Lahan Sawah Dilindungi).
Baca Juga : 9 Reklame di Jalur Protokol Batu Dicap Ilegal, Pemkot Beri Deadline 14 Hari Sebelum Bongkar Paksa
Menurutnya, meskipun saat ini pemerintah pusat tengah memberlakukan moratorium pelepasan LSD, proyek infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Rakyat mendapatkan perlakuan khusus.
"Kelengkapan dokumen berupa pelepasan LSD saat ini masih dalam proses di ATR/BPN. Perlu dipahami bahwa saat ini memang sedang ada moratorium pelepasan LSD dari kementerian. Namun, untuk program strategis seperti Sekolah Rakyat ini, masuk dalam kategori yang dikecualikan," tegas Muhtar.
Langkah proaktif Dinas PUPR dalam mengawal izin LSD ini sangat krusial agar pembangunan sekolah rintisan ini tidak terkendala payung hukum di masa depan.
Dengan luas lahan mencapai 6 hektar, Sekolah Rakyat Karangrejo diproyeksikan menjadi pusat pendidikan terpadu yang mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di Magetan.
Pemerintah Kabupaten Magetan optimis bahwa dengan dukungan penuh dari kementerian terkait dan pengelolaan anggaran yang transparan, hambatan administratif dapat segera tuntas sehingga pembangunan fisik secara menyeluruh bisa segera terealisasi.
