JATIMTIMES - Seluruh kegiatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang dipastikan berhenti sementara mulai pekan depan. Penghentian layanan ini dilakukan menyusul arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melaksanakan audit terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator SPPG Kecamatan Blimbing, Muhammad Wisam Anugrah, mengatakan penghentian operasional berlaku menyeluruh dan tidak ada pelayanan yang diberikan selama masa libur tersebut, baik kepada peserta didik maupun non-peserta didik.
Baca Juga : Bromo Lagi Cantik-cantiknya di Juni hingga Agustus, Bisa Saksikan Embun Upas
"Semua diliburkan sampai nanti ada arahan lebih lanjut. Perintah terakhir dari pusat seperti itu," kata Wisam, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, penghentian operasional menyesuaikan masa libur sekolah di masing-masing lembaga pendidikan yang menjadi sasaran program. Meski sebagian sekolah telah memasuki masa libur sejak Kamis dan Jumat pekan ini, penutupan operasional secara serentak baru dimulai pada Senin mendatang. "Meski ada sekolah yang sudah libur, operasional SPPG secara keseluruhan mulai berhenti pada Senin pekan depan," ujarnya.
Selama masa penghentian layanan, sebagian besar pegawai SPPG dirumahkan sementara. Namun, terdapat tiga personel yang tetap bertugas untuk menyelesaikan administrasi dan pelaporan yang dibutuhkan menjelang audit. "Semua kami liburkan, tapi ada tiga yang tetap masuk, yaitu Kepala SPPG, staf akuntan, dan ahli gizi," jelasnya.
Wisam menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi audit dari BGN. Koordinasi dengan yayasan mitra juga terus dilakukan guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami sudah menyiapkan semuanya dan berkoordinasi dengan yayasan agar seluruh regulasi dari BGN bisa terpenuhi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Jalan Gajah Mada di bawah Yayasan Kartika Nawa Indonesia, Alien Widya Muliana, mengungkapkan bahwa sejumlah dokumen telah dipersiapkan untuk kebutuhan audit. Dokumen tersebut meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan keuangan, hingga laporan aktivitas operasional.
Baca Juga : Dari Amsterdam, Diaspora RI Serukan Jalan Politik Baru untuk Indonesia
Alin, sapaan akrabnya, juga menanggapi adanya rencana evaluasi serta penghapusan insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh pelaksana di daerah.
"Itu sesuai arahan dari atasan kita. Jadi kami di sini hanya sebagai pelaksana saja. Ya sudah kita laksanakan, karena keputusan itu mutlak dari atas," ujarnya.
Meski akan menghadapi audit dari BGN, pihak SPPG mengaku optimistis seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar. Mereka menilai seluruh aktivitas selama ini telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.
Sebagai informasi, SPPG Jalan Gajah Mada yang berada di bawah Yayasan Kartika Nawa Indonesia saat ini melayani tiga sekolah dan tujuh Posyandu dengan total penerima manfaat sekitar 1.700 orang setelah dikurangi siswa yang telah lulus.
