JATIMTIMES - Polemik dugaan kebocoran surat dinas perjalanan Menteri Pekerjaan Umum (PU) ke New York, Amerika Serikat, terus menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya pembahasan soal isi surat tersebut, langkah Kementerian PU yang membentuk tim investigasi untuk mencari pembocor dokumen justru memicu perdebatan baru.

Di media sosial, sejumlah warganet hingga praktisi komunikasi menilai fokus pencarian pelaku kebocoran berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi para whistleblower atau pelapor dugaan pelanggaran di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga : Ramalan Zodiak 9 Juli 2026: Aries Penuh Semangat, Virgo Raih Peluang Emas, Pisces Diminta Kendalikan Emosi

Salah satunya disampaikan Trainer Komunikasi dan Kepemimpinan Korporat, Hendi Pratama, melalui akun Instagram @hendiprat***. Dalam video yang diunggah, ia menyoroti respons kementerian yang justru lebih menitikberatkan pada pencarian pembocor dokumen dibanding menjawab substansi polemik yang berkembang.

"Ada salah satu kementerian yang suratnya bocor, kemudian ketahuan bahwa menterinya ngajak istri dan anak untuk ke Amerika. Emang tugas resmi sih, cuman orang-orang menduga karena ngajak anak istri mungkin nonton Piala Dunia sekalian," ujarnya.

Menurut Hendi, langkah yang diambil malah memunculkan persepsi kurang baik terhadap perlindungan bagi pelapor pelanggaran.

"Nah, alih-alih mengevaluasi dirinya, alih-alih klarifikasi tentang bagaimana cara memperbaiki keadaan ini, malah yang dicari adalah siapa yang membocorkan surat itu. Makanya konsep whistleblower di Indonesia itu nggak bakalan work," katanya.

Ia melanjutkan, seseorang yang berusaha melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan kerja justru dikhawatirkan berpotensi menghadapi konsekuensi.

"Karena Anda ingin melaporkan kejahatan seseorang di dalam kantor, itu bisa jadi yang dihukum itu malah Anda sendiri," ujarnya.

Hendi juga menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan hasil dari polemik tersebut.

"Jadi misalnya nih, Anda punya bukti sesuatu atas kejahatan seseorang di kantor Anda atau atasan Anda. Mungkin saat ini lebih baik diam. Karena kemungkinan besar kita duga ya, nanti kita tebak ya outputnya ya, kayaknya Pak Menteri nggak bakalan dapet hukuman apa-apa, istrinya juga nggak, atau anaknya juga nggak. Tapi kemungkinan yang kena malah yang whistleblower ini." ujarnya. 

Di akhir videonya, ia menutup pernyataan dengan sindiran. "Jadi nggak ada whistleblower, cuma ada whistle, ya kan, kemudian blow. Nggak blower, blow aja." imbuhnya. 

Pandangan serupa juga ramai disampaikan di media sosial. Akun Threads @arfzulfi*** mengunggah tangkapan layar pemberitaan mengenai investigasi kebocoran surat dinas tersebut.

"Kemen PU sedang investigasi kebocoran surat dinas perjalanan ke New York yg bocor. Mencari sumber yg membocorkan, membentuk tim investigasi, memberikan sanksi tegas jika internal" ucapnya. 

Unggahan itu kemudian disertai pernyataan terbuka kepada Kementerian PU. "Kami bersama whistleblower, kami tidak mengizinkan kalian memberikan sanksi kepada orang yg membocorkan surat dinas ke New York. Hentikan investigasi dan hunting internal yg kalian lakukan, segera berbenah diri." tulisnya. 

"Rakyat Indonesia mengawasi kalian." lanjutnya. 

Baca Juga : Ribuan Petani Gresik Gagal Panen, Bupati Gelontor Bantuan

"Sinyal bahaya untuk whistleblower dan pemberantasan korupsi di Indonesia, beneran kasian sama PNS yg lurus," imbuhnya. 

Sebelumnya, Kementerian PU mengonfirmasi tengah melakukan investigasi setelah surat dinas perjalanan Menteri PU ke New York beredar luas di media sosial.

Surat tersebut menjadi perhatian publik karena memuat nama anak Menteri PU, Doddy Hanggodo, sebagai bagian dari rombongan kunjungan kerja ke Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengatakan pihaknya saat ini fokus menelusuri sumber kebocoran dokumen internal tersebut.

"Kami sedang melakukan investigasi dan membentuk tim untuk mencari tahu dari mana sumber kebocoran surat dinas tersebut," kata Apri.

Ia menjelaskan, apabila nantinya terbukti kebocoran berasal dari pegawai internal, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang terbukti berasal dari internal, tentu akan diberikan sanksi. Namun saat ini kami masih melakukan pendalaman sehingga belum bisa dipastikan bentuk sanksinya, apakah ringan, sedang, atau berat," ujarnya.

Selain mengusut kebocoran surat, Kementerian PU juga memberikan klarifikasi terkait keberadaan nama anak Menteri PU dalam rombongan kunjungan kerja tersebut.
Apri menegaskan keikutsertaan anak Menteri tidak menggunakan anggaran negara.

"Anak Menteri ikut menggunakan biaya pribadi Menteri, bukan menggunakan dana APBN," tegas Apri.

Menurutnya, klarifikasi itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang  di masyarakat setelah dokumen perjalanan dinas tersebut tersebar di media sosial.