JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang menargetkan capaian investasi tahun 2025 tembus hingga Rp3,1 triliun. Angka itu naik dua kali lipat dibandingkan target tahun sebelumnya, seiring dengan capaian realisasi investasi yang berhasil melampaui target pada 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menjelaskan bahwa hingga semester pertama 2025, realisasi investasi sudah mencapai Rp1,6 triliun.
Baca Juga : Dana Rp6,8 Triliun Mengendap di Bank, Sekdaprov Jatim: Sekarang Sudah Mulai Dipakai
“Kalau di triwulan III ini kan per 30 September, tapi datanya baru rilis resmi di pertengahan Oktober. Sementara semester pertama kami sudah di angka Rp1,6 triliun,” terang Arif.
Meski baru mencapai separuh dari target, Arif menyebut pihaknya optimistis target Rp3,1 triliun akan tercapai hingga akhir tahun.
“Kami masih kurang sekitar Rp1,6 triliun lagi. Tapi kami optimistis bisa tercapai,” ujarnya.
Arif menyebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi capaian investasi di Kota Malang dengan porsi sekitar 70 persen. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar 30 persen.
“Kalau tahun kemarin total investasi Rp2,8 triliun, PMDN-nya hampir Rp2,1 sampai Rp2,2 triliun. PMA sekitar Rp500-600 miliar. Tahun ini PMA masih di kisaran Rp300-400 miliar,” jelasnya.
Sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap investasi adalah UMKM, diikuti properti, real estate, dan perhotelan. Salah satu proyek besar yang segera terealisasi adalah hotel apartemen di kawasan Dinoyo dengan nilai investasi mencapai Rp400-500 miliar.
“Yang sudah clear insya Allah tahun ini satu lagi di Dinoyo. Kalau dihitung termasuk tenaga kerja, totalnya bisa lebih dari Rp500 miliar,” ujarnya.
Baca Juga : 35 SPPG di Kabupaten Malang Sudah Kantongi SLHS
Untuk mempercepat realisasi investasi, Arif menegaskan timnya rutin melakukan monitoring lapangan setiap pekan. Kegiatan itu dilakukan guna memastikan pelaku usaha aktif melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).
“Kami turun setiap minggu, memastikan laporan LKPM mereka jalan. Kalau ada kendala, langsung kami bantu,” ucapnya.
Salah satu kendala yang kerap ditemui adalah kurangnya kesadaran pengusaha dalam memantau notifikasi dari sistem Indonesia National Single Window (INSW).
“Biasanya mereka nggak lihat email. Padahal setiap triwulan atau semester, laporan itu wajib dikirim, baik untuk usaha kecil maupun non-UMK,” imbuhnya.
