JATIMTIMES - Upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Malang terus dilakukan. DPRD Kota Malang menilai kebutuhan alat peringatan dini atau early warning system (EWS) sudah semakin mendesak, terutama di kawasan padat penduduk yang berada dekat aliran sungai.
Dukungan penuh pun diberikan kepada Pemkot Malang agar penambahan EWS bisa diprioritaskan. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyebut kondisi sejumlah EWS yang berada di sepanjang Sungai Brantas sudah banyak yang rusak dan tak lagi optimal.
Baca Juga : Pedoman Resmi Hari Guru Nasional 2025: Tema, Filosofi Logo, dan Link Download Resmi
Karena itu, Komisi D mendorong adanya tambahan pembiayaan, baik untuk perbaikan maupun aktivasi alat. Dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025, pihaknya bahkan telah mengalokasikan anggaran tambahan agar sistem peringatan dini ini tidak berhenti beroperasi.
“Beberapa EWS kondisinya rusak. Karena itu di PAK, kami sudah menambahkan anggaran. BPBD juga mendapat hampir Rp 100 juta untuk aktivasi EWS,” ujar Ginanjar.
Ia menegaskan, Kota Malang termasuk wilayah rawan gempa, tanah longsor hingga banjir. Kondisi itu membuat penambahan EWS bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak.
Selain penambahan unit, biaya perawatan alat juga harus menjadi perhatian. Sebab, jika pemeliharaannya terputus, sistem peringatan dini bisa tak berfungsi ketika dibutuhkan.
Di tingkat kelurahan, minimnya sarana mitigasi juga menjadi sorotan. Ginanjar mendorong agar pemerintah kelurahan menggandeng berbagai pihak, termasuk memanfaatkan program CSR, agar penguatan mitigasi dapat dilakukan lebih merata.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno menambahkan bahwa saat ini terdapat 24 unit EWS yang tersebar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) pada lima kecamatan. Meski penempatannya berada di titik-titik dengan potensi ancaman tinggi, jumlah tersebut masih jauh dari ideal.
Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Jatim: APBD 2026 Jangan Cuma Jadi Dokumen, Harus Percepat Kesejahteraan
“Idealnya, area padat hunian dan rumah yang berada dekat bibir sungai memiliki EWS sendiri, dengan jangkauan sirine satu hingga dua kilometer,” jelas Prayitno.
Namun untuk tahun anggaran 2026, BPBD belum mengajukan usulan penambahan unit baru. Hal itu karena Pemkot Malang masih berada dalam fase efisiensi anggaran. Meski begitu, BPBD menegaskan akan kembali mematangkan rencana tersebut setelah mendapat arahan pimpinan.
“Mungkin kami belum ke arah sana dulu. Tapi akan kami konsultasikan apakah perlu dipenuhi atau tidak, karena kondisi anggaran sedang efisiensi,” kata Prayitno.
