JATIMTIMES - DPRD Kota Malang menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Malang tidak boleh lagi bersifat reaktif dan tahunan. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa pemerintah harus segera menyusun perencanaan jangka panjang yang komprehensif.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghentikan pola berulang banjir yang terus menjadi “ritual tahunan” warga. Dari catatannya, terjadi dua hingga tiga kali banjir dalam dua bulan terakhir, hal tersebut menjadi sorotan. 

Baca Juga : Polresta Malang Kota dan Pemkot Malang Aktifkan Posko Tanggap Bencana di Dua Kecamatan Rawan Banjir

Berdasarkan catatan dan pantauan JatimTIMES, saat Kota Malang diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang cukup lama, sejumlah titik langganan banjir pasti akan langsung tergenang air. 

Seperti di wilayah Soekarno Hatta, Jalan Bendungan Sutami. Selain itu juga beberapa wilayah pemukiman padat penduduk. Menurut Mia, sapaan akrabnya, hal itu menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam kebijakan dan program pemerintah.

"Berarti kan ada yang salah dengan kebijakan dan program kita. Itu yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Mia.

Ia menekankan perlunya roadmap khusus penanganan bencana, terutama banjir, yang mencakup pra-bencana, respon saat bencana, dan langkah-langkah pemulihan pascabencana. Menurutnya, hingga kini Pemkot Malang belum menampilkan konsep komprehensif tersebut. 

“Kami berharap Pemkot Malang harus punya konsep penanganan bencana. Jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa,” kata Nia.

Roadmap tersebut, lanjutnya, seharusnya disusun oleh Ketua Tim Penanganan Bencana yang dijabat Sekretaris Daerah. Namun absennya Sekda dalam rapat evaluasi menjadi catatan tersendiri.

“Beliau ini kan dirigen orkestrasi penanganan bencana Kota Malang. Kami berharap ada roadmap jelas dari beliau,” tambahnya.

Mia juga mengingatkan bahwa akar masalah banjir bukan hanya pada saluran air yang tidak berfungsi, tetapi juga perubahan fungsi irigasi dan sungai yang kini banyak tertutup permukiman dan sampah.

Baca Juga : Peduli Korban Bencana Sumatera, PWI Malang Raya Gandeng JNE Salurkan Bantuan

Karena itu, perencanaan jangka panjang harus mencakup pembenahan tata ruang, pemulihan fungsi saluran, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Meski normalisasi drainase dan irigasi tetap penting sebagai langkah jangka pendek, DPRD menegaskan upaya itu tidak cukup jika tidak dibarengi strategi besar yang berkelanjutan. 

“Kalau tidak ada perencanaan yang jelas, tahun depan kita akan menghadapi hal yang sama. Bahkan biayanya bisa jauh lebih mahal,” tegasnya.

Dengan desakan ini, DPRD berharap Pemkot Malang tidak lagi fokus pada penanganan insidental, tetapi membangun sistem mitigasi banjir yang benar-benar mencegah terulangnya bencana setiap tahun.

"Kita tidak boleh terus berada dalam siklus banjir tahunan. Warga berhak mendapatkan solusi jangka panjang,” tutup Mia.

Terkait roadmap tersebut, sebenarnya Kota Malang telah memiliki Masterplan Drainase yang disebut sebagai salah satu solusi untuk menuntaskan banjir dalam jangka panjang. Salah satu item yang terdapat dalam Masterplan Drainase tersebut yakni pembangunan drainase di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta (Suhat).