JATIMTIMES – Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diduga sarat dugaan kecurangan. Proses penjaringan yang telah menerima pendaftar hingga 31 peserta ini dianggap tidak transparan. Padahal, ujian akan berlangsung pada Senin (15/12/2025) atau beberapa hari lagi.
"Sampai saat ini atau beberapa hari lagi ujian, tidak ada penjelasan darimana soal dibuat. Di desa manapun, sepengetahuan saya selalu diumumkan ke peserta bahwa soal ujian dibuat oleh perguruan tinggi mana," kata salah seorang peserta, menceritakan pada awak media.
Baca Juga : Asnawi Bantah Pernyataan Arya Sinulingga Soal Polemik Ruang Ganti hingga Ban Kapten
Tidak itu saja, sebenarnya keresahan para peserta muncul sejak tahapan awal. Pasalnya, selain ketua panitia, para peserta menanyakan pada anggota panitia, selalu mendapat jawaban yang tidak jelas.
"Anggota panitia ada yang bilang Unibraw, ada yang bilang UIN atau universitas lain," ujarnya.
Bahkan, saat ada peserta berusaha menanyakan pada Penjabat (Pj) Kepala Desa Rejotangan, juga tidak kepastian.
"Karena tidak transparan inilah memunculkan kecurigaan adanya permainan, bahwa panitia bisa jadi telah punya calon yang diberi karpet merah," tuturnya.
Apalagi, diantara para peserta mulai saling curiga bahwa dua orang diduga telah disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat ini.
"Teman-teman sudah mulai curiga, kenapa soal perguruan tinggi pembuat soal saja tidak disampaikan. Kalau takut ada kecurangan, bukankah yang bisa curang panitia," bebernya.
Karena dianggap tidak logis, ia berencana tidak hadir dalam proses ujian.
"Misalnya kami sebagai peserta tidak hadir karena ada dugaan sudah di setting oleh panitia, apakah ujian bisa dilaksanakan," tegasnya.
Kejanggalan semacam itu, patut dicermati karena berpotensi mengurangi kepercayaan publik. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penjaringan perangkat desa justru bisa tercoreng hanya karena lemahnya komitmen panitia terhadap akuntabilitas.
Saat dikonfirmasi, ketua panitia penjaringan dan penjaringan perangkat Desa Rejotangan, Azhari membenarkan bahwa sampai saat ini tidak memberitahu ke peserta terkait pihak pembuat soal ujian.
Baca Juga : Jabatan Pimpinan Tinggi Situbondo: 27 Pejabat Ikuti Asesmen, BKPSDM Sebut Perkuat Sistem Merit
"Iya betul, memang tidak saya beritahukan ke siapapun. Saya tidak percaya pada siapapun," katanya serius.
Kerahasiaan itu menurut Azhari, bukan untuk menutup-nutupi, melainkan untuk menghindari intervensi pihak luar. Panitia khawatir tim pembuat soal justru akan didatangi atau bahkan dilobi oleh peserta tertentu jika identitasnya diumumkan terlalu awal.
“Justru kami ingin menjaga netralitas. Kalau diumumkan sekarang, bisa saja ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi tim penguji,” ujarnya.
Panitia mengaku sudah belajar dari pengalaman di sejumlah daerah lain, di mana tim penguji kerap mendapat tekanan atau pendekatan personal menjelang ujian. Untuk itu, kebijakan menutup identitas perguruan tinggi dianggap sebagai langkah preventif.
"Saya sengaja menjaga kerahasian itu untuk menutup sekecil apapun kemungkinan bocor," ucapnya, saat ditemui dikantor Desa Rejotangan, Jumat (12/12/2025).
Ditanya terkait isu ada 2 nama titipan, Azhari mengaku ia mempertaruhkan kredibilitasnya untuk tetap mengamankan integritas penjaringan perangkat desa di wilayahnya.
"Kalau ternyata nantinya yang menang yang dicurigai itu saya siap mempertaruhkan nama saya. Tolong bantu saya untuk melakukan perubahan," katanya.
Atas kebijakan ini, ada peserta menyatakan mundur dan batal mengikuti ujian. Azhari tidak membantah dan bahkan ia tetap akan bersikukuh dengan sikapnya yang akan mengumumkan pihak mana yang membuat soal ujian, pada hari pelaksanaan. Ujian ini akan mengisi dua jabatan yang kosong yakni, Kepala Dusun dan Bendahara Desa Rejotangan.
