JATIMTIMES – Munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait penanganan kasus yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memunculkan perdebatan mengenai hubungan antar lembaga penegak hukum. Di ruang publik berkembang anggapan adanya ketegangan antara Polri dan Kejaksaan yang kemudian turut dikaitkan dengan unsur TNI. Narasi tersebut semakin menguat karena sebagian masyarakat menghubungkannya dengan sejumlah perkara besar sebelumnya.

Pakar Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, menilai persoalan yang berkembang tidak dapat dipandang hanya dari sisi hukum.

Baca Juga : Wapres Gibran Tinjau Progres Tol Prosiwangi, Jasa Marga Percepat Penyelesaian

"Persoalan yang sedang terjadi bukan hanya soal kasus hukum yang menjerat seorang pejabat," ujarnya.

Menurut Andhyka, ada persoalan lain yang jauh lebih penting, yakni bagaimana masyarakat memaknai hubungan antar lembaga penegak hukum.

"Ketika sebuah kasus melibatkan pejabat tinggi Kejaksaan, sementara masyarakat masih mengingat kasus lain yang melibatkan aparat dari institusi berbeda, sangat mudah muncul anggapan bahwa sedang terjadi perang antar lembaga atau aksi saling membalas," katanya.

Ia menegaskan, benar atau tidaknya anggapan tersebut bukan persoalan utama. Yang perlu menjadi perhatian adalah dampak persepsi publik terhadap kepercayaan masyarakat kepada negara.

"Persepsi publik adalah sesuatu yang nyata dan memiliki dampak besar," tegasnya.

Menurut Andhyka, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui putusan pengadilan. Cara negara menjelaskan proses hukum kepada publik juga menjadi faktor yang menentukan.

"Ketika informasi yang beredar lebih banyak berasal dari spekulasi dibanding penjelasan resmi yang meyakinkan, ruang publik akan dipenuhi berbagai narasi," ujarnya.

Ia menambahkan, karakter media sosial membuat narasi yang sederhana lebih mudah diterima dibandingkan penjelasan hukum yang kompleks.

"Narasi yang paling sederhana dan dramatis biasanya lebih cepat dipercaya daripada penjelasan hukum yang panjang dan teknis," katanya.

Andhyka mengingatkan, kondisi paling berbahaya adalah ketika masyarakat mulai memandang penegakan hukum sebagai bagian dari pertarungan kekuasaan.

"Jika setiap kasus besar selalu dikaitkan dengan konflik antar institusi, publik perlahan kehilangan keyakinan bahwa hukum bekerja secara independen," katanya.

Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan motif di balik setiap proses hukum yang berlangsung.

Baca Juga : Komisi D DPRD Jatim Soroti Perubahan Sepihak APBD Bina Marga, Serapan Anggaran Jeblok

"Masyarakat kemudian bertanya, apakah seseorang diproses karena memang bersalah atau karena sedang kalah dalam pertarungan kekuasaan. Pertanyaan seperti ini sangat berbahaya bagi legitimasi negara," jelasnya.

Menurutnya, dampak dari situasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu lembaga. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

"Masyarakat menjadi skeptis bahwa hukum benar-benar ditegakkan berdasarkan alat bukti dan prosedur, bukan berdasarkan tarik menarik kepentingan," ujarnya.

Selain itu, Andhyka menilai munculnya persepsi rivalitas juga dapat memengaruhi citra koordinasi antar aparat penegak hukum. Padahal, Polri, Kejaksaan, dan TNI memiliki fungsi berbeda yang saling melengkapi dalam menjaga kepastian hukum.

"Jika di ruang publik terus muncul kesan adanya ketegangan antar institusi, maka yang melemah bukan hanya citra masing-masing lembaga, tetapi juga wibawa negara dalam menjaga kepastian hukum," katanya.

Karena itu, ia menilai fokus utama saat ini bukan sekadar membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

"Negara harus mampu menunjukkan bahwa hukum tidak sedang dijadikan alat untuk menyelesaikan persaingan antar elite, melainkan benar-benar menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Andhyka menekankan bahwa masyarakat tidak membutuhkan tontonan rivalitas antar lembaga negara. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum yang adil dan berlaku sama bagi semua pihak.

"Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses dengan standar yang sama, dan siapa pun yang tidak bersalah harus memperoleh perlindungan hukum yang sama. Jika prinsip itu dijaga, kepercayaan publik akan pulih. Namun jika yang terus terlihat adalah rivalitas antar lembaga, maka yang kalah bukan hanya institusi tertentu, melainkan kredibilitas negara di mata rakyat," pungkasnya.